
TKDN 5G Diramal Jadi Hambatan Peluang Kerja Sama RI – India
Bannis.com, Jakarta – Asosiasi Pemasok Layanan Internet (APJII) mengharapkan pemerintah untuk merilis kebijakan Komponen Kebijakan Nasional (TKDN) untuk mengoptimalkan penetrasi 5G, terutama ketika bekerja dengan berbagai negara, termasuk India.
Sekretaris Jenderal Apjia Zulfadly mengatakan bahwa India adalah salah satu negara dengan pertumbuhan adopsi 5G tercepat di dunia. Akibatnya, India adalah mitra potensial Indonesia untuk mempromosikan kemajuan infrastruktur digital nasional.
Atas dasar data OOKLA, ketersediaan 5G di India menunjukkan peningkatan pada 2023, dimulai dengan 28,1% pada kuartal pertama 2023 dan meningkat menjadi 52,0% pada kuartal keempat 2023, yang menunjukkan peningkatan 23,9 poin per tahun.
Di sisi lain, Zulfadly mengatakan bahwa salah satu masalah yang sering berfokus pada pengembangan teknologi di Indonesia adalah kebijakan tingkat komponen nasional (TKDN).
Kebijakan ini, meskipun berfokus pada dukungan industri lokal, sering dikenal sebagai faktor yang mencegah percepatan teknologi baru.
Sehubungan dengan kerja sama internasional, termasuk negara -negara seperti India, yang memiliki ekosistem 5G yang matang, kebijakan TKDN dianggap lebih fleksibel.
“Ketika kami berbicara dengan negara -negara terkait seperti India, fleksibilitas kebijakan TKDN dapat memberikan lebih banyak ruang akselerasi,” katanya.
Di sisi lain, percepatan teknologi yang lambat bukan hanya karena faktor geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, lautan besar dan daerah pegunungan yang menuntut.
Pemerintah juga harus mengevaluasi peraturan yang ada untuk menjamin harmoni kebijakan dengan Direktorat Pengembangan Teknologi Nasional.
“Pemerintah harus melihat bagaimana peraturan yang ada juga mendukung pengelolaan pembangunan,” kata Zulfadly.
Namun, Zulfadly menekankan bahwa keberhasilan implementasi 5G tidak hanya jaringan yang cepat atau luas, tetapi juga persiapan masyarakat yang digunakan.
Dia menambahkan bahwa kerja sama internasional dalam hal teknologi seharusnya tidak hanya mempercepat konektivitas, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia nasional.
“Ini berarti bahwa di sisi komunitas juga harus ada melek huruf kejang setelah 5 g memasuki lingkungan,” katanya.
Lihat Berita dan Artikel Lainnya di Google News dan WA Channel