leadecomph.com – Beredar di media sosial curhatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Penuh Waktu di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa para pegawai hanya akan menerima gaji selama enam bulan pada tahun 2026, tepatnya hingga Juni.
Read More : Rapat Evaluasi TPPS Sulsel 2025 Dorong Penguatan Program Penurunan Stunting
Curhatan ini pertama kali mencuat setelah dibagikan oleh Zainal Arifin Muhtar atau yang akrab disapa Prof Uceng. Ia mengunggah tangkapan layar pesan dari seseorang yang mengaku sebagai PPPK di Majene. Unggahan itu langsung mendapat perhatian luas dari warganet.
Isu Gaji PPPK Penuh Waktu Hanya Dibayar 6 Bulan
Salah satu PPPK Penuh Waktu berinisial Z mengaku sudah mendengar kabar tersebut sejak beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini, ia belum bisa memastikan kebenarannya. Menurut Z, informasi yang beredar menyebutkan bahwa gaji hanya akan dibayarkan selama enam bulan ke depan. Setelah itu, pembayaran akan bergantung pada ketersediaan anggaran daerah. Sayangnya, sampai saat ini belum ada surat resmi atau pemberitahuan tertulis dari pemerintah.“Belum ada surat apa pun yang kami tanda tangani. Semua masih sebatas kabar,” ujarnya.
Opsi Skema Penggajian yang Beredar
Selain isu pembayaran enam bulan penuh, Z juga menyebut adanya opsi lain yang sempat ramai dibicarakan. Salah satunya adalah skema pembayaran selama 12 bulan, tetapi hanya 50 persen dari gaji normal per bulan. Namun, lagi-lagi, semua itu masih sebatas rumor. Belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Majene terkait skema penggajian PPPK Penuh Waktu di tahun 2026.
Gaji Januari 2026 Belum Cair
Masalah lain yang dikeluhkan Z adalah belum cairnya gaji Januari 2026. Padahal, selama tahun 2025, pembayaran gaji tergolong lancar dan jarang terlambat. Kondisi ini tentu membuat para pegawai resah, apalagi sebagian besar dari mereka hanya mengandalkan gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Baca juga: Polda Sulteng Gabung Program Media Sosial Demi Transparansi
Harapan PPPK kepada Pemkab Majene
Z berharap Pemkab Majene segera memberikan klarifikasi resmi agar isu ini tidak terus berkembang. Ia juga berharap pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai. “Kami tidak punya pekerjaan sampingan. Kalau gaji bermasalah, kami benar-benar kesulitan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Majene, Fatmawaty, meminta awak media mengonfirmasi langsung kepada Sekda Majene. Hingga kini, Sekda Majene belum memberikan tanggapan. Kasus ini masih terus dipantau publik. Banyak pihak berharap agar isu gaji PPPK Penuh Waktu di Majene hanya sebatas kabar dan tidak benar-benar terjadi.
