leadecomph.com – Sepanjang tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mendorong perluasan layanan penyuluhan hukum ke lebih banyak lapisan masyarakat. Program ini menyasar sekolah, kampus, kelurahan, desa, hingga lembaga pemasyarakatan. Total ada 71 kegiatan dengan 8.509 peserta, menjadikan 2025 sebagai salah satu tahun dengan jangkauan edukasi hukum terbesar.
Read More : DWP Kemenkum Sulsel Rayakan HUT ke-26 Secara Virtual dengan Semangat Solidaritas
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mengatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi fokus utama tahun ini. Ia menjelaskan bahwa edukasi sejak usia dini sangat penting agar generasi muda memahami aturan dan mampu berperan aktif dalam membangun budaya taat hukum.
“Sekolah menjadi salah satu titik edukasi paling strategis. Di SMPN 48 Makassar saja, lebih dari 3.400 siswa mengikuti penyuluhan dari awal hingga akhir tahun,” ucap Basmal.
Edukasi Hukum di Sekolah: Antusiasme Pelajar Tinggi
Di beberapa sesi penyuluhan, Heny Widyawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, turut hadir dan mengapresiasi antusiasme para pelajar.
“Dengan banyaknya tantangan seperti cyberbullying, kenakalan remaja, hingga penyalahgunaan teknologi, pendidikan hukum sejak dini menjadi pondasi penting,” ungkap Heny.
Materi yang diberikan pun beragam, mulai dari pencegahan bullying, tawuran, bahaya narkoba, hingga penanaman nilai hukum yang berpadu dengan kearifan lokal. Setiap tema disesuaikan dengan kondisi sosial yang sedang berkembang di kalangan remaja.
Kepala SMPN 48 Makassar, Rahmaniar Basri, menegaskan dukungan penuh sekolah terhadap program tersebut. Menurutnya, edukasi hukum bukan hanya melatih pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter spiritual, sosial, dan moral siswa.
Menjangkau Kelurahan, Desa, Kampus, hingga Lapas
Tak cuma sekolah, penyuluhan hukum juga hadir di 19 kelurahan dan desa di Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Wajo, Soppeng, Barru, dan daerah lainnya. Masyarakat diberikan edukasi terkait penyelesaian sengketa, pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Hukum, hingga peran penting POSBAKUM dalam mempermudah akses bantuan hukum.
Di lingkungan akademik, mahasiswa Universitas Sawerigading dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mendapatkan pembekalan mengenai implementasi bantuan hukum, peran paralegal, hingga berbagai isu hukum pidana.
Program penyuluhan juga dilakukan di berbagai lapas dan rutan, dengan total peserta lebih dari 700 warga binaan. Materinya fokus pada UU Bantuan Hukum dan KUHP terbaru.
Komitmen Membangun Masyarakat Sadar Hukum
Di internal kantor, Kemenkum Sulsel menggelar 8 sesi “Sharing Session Apel Sore” untuk meningkatkan profesionalitas ASN. Selain itu, pelatihan paralegal, baik daring maupun tatap muka, digelar sebanyak 10 kali sepanjang tahun.
Dengan total 71 kegiatan selama 2025, Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya menghadirkan layanan hukum inklusif, memperluas akses keadilan, dan membangun budaya taat hukum di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
