Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran, Belanja Pemerintah Rp516,1 Triliun per Maret 2025
BISNIS.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mentransfer realisasi pengeluaran negara yang sebelumnya dilestarikan, setelah pembukaan pembukaan anggaran K/L, setelah akhir Maret 2025, 516.1 Biljoen RP dipercepat oleh RP.
Sri Mulyani mengumumkan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah pada bulan Januari -Februari 2025 atau dalam dua bulan hanya mencapai 316,9 triliun rp. Rata -rata, biaya bulanan adalah 158,45 triliun rp.
Dengan kata lain, hanya pada bulan Maret pemerintah menghabiskan 200 triliun rps dari anggaran negara, yang lebih tinggi dari dua bulan lalu.
“Ini menunjukkan bahwa ada momentum belanja pada bulan Maret. Kabin baru ini bertujuan untuk melaksanakan program,” pada 4/30/2025 di 30-4-2025. Katanya.
Sejak akhir Februari 2025, pengeluaran pemerintah didistribusikan oleh pengeluaran pemerintah pusat senilai 413,2 triliun rp hingga 202,3 triliun rp.
Dari akhir Februari itu terdiri dari 83,6 triliun rps dari 196,1 triliun rp. NonK/L -Easters terjadi dari 127,9 triliun rp hingga 217,1 triliun rp pada bulan sebelumnya.
Dari Februari yang meningkat pengeluaran untuk daerah (TKD) meningkat dengan 136,6 triliun rps (TKD) menjadi 207,1 triliun rp pada akhir Maret 2025.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa percepatan pengeluaran itu kompatibel dengan pembukaan blok anggaran setelah efisiensi diwujudkan.
Pada 7 Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Prabowo Subirah memberikan hasil produktivitas dan ketajaman kenyataan dan ketajaman.
Karena alasan ini, lembaga meminta izin untuk memblokir RI 1 untuk melanjutkan pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L). Suahasil, “86,6 triliun rp senilai, terbuka untuk dibuka lagi untuk toko.” Katanya.
Secara umum, pembukaan blok ini terjadi dalam kenyataan atau anggaran untuk kementerian baru.
Secara rinci, pembukaan pemblokiran 33,11 triliun rpillion untuk 23 k/L adalah baru dalam hasil restrukturisasi di kabinet merah dan putih. Ini dihargai sebagai 53,49 triliun rp untuk 76 k/L lainnya.
Seperti yang diketahui, APBN dan APBD 2025 tidak berkaitan dengan efisiensi instruksi presiden (Inpress). Terima kasih kepada 1/2025, pengeluaran kantor operasional, kegiatan upacara, rapat/seminar, kegiatan, layanan profesional, ada pada hadiah, penyewaan konstruksi/peralatan, total perjalanan resmi Rp306,7 triliun.
Periksa berita di Google News dan WA Channel dan artikel lainnya