BISNIS.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong partisipasi sektor swasta dalam program asuransi pertanian.
Read More : Benefits of strawberries for body health
Direktorat koordinator pangan dan pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Noor Avianto dalam program saat ini, kata PADI Farmers Insurance (AUTP) masih terlalu tergantung pada anggaran negara sehingga dampaknya masih jauh dari ekspektasi pemerintah.
“Kami akan membuat semacam forum platform bersama -sama untuk dapat mengundang pemain industri asuransi lainnya untuk bisa,” kata Noor kepada Bisnis, dikutip pada hari Selasa (25/25/2025).
Noor mengatakan pemain asuransi pemerintah membutuhkan masukan sebagai regulator. Menurutnya, sinergi ini sangat penting sehingga desain utama industri asuransi pertanian tidak diblokir oleh peraturan yang tidak sepenuhnya sesuai.
Program AUTP saat ini tidak optimal meskipun mulai diluncurkan pada tahun 2015. Faktanya, ukuran lahan beras nasional hanya 3% hingga 6% dari luas lahan beras nasional yang dapat dicapai dengan program ini. Membayar premi dalam program asuransi ini adalah 80% dari APBN.
“Jika kita mengandalkan anggaran negara kita saja, kita pasti akan terbatas. Jika mungkin ada partisipasi pribadi, jadi, mitra internasional yang bisa masuk, itu lebih baik. Tapi kita masih banyak pekerjaan rumah, misalnya dalam peraturan,” katanya.
Tantangan berikutnya menurut Noor adalah masalah pendidikan. Literasi dan inklusi asuransi di Indonesia masih rendah, terutama asuransi pertanian spesifik yang menargetkan segmentasi petani.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) saat ini telah meluncurkan Roadmap Asuransi Pertanian 2025-2030. Noor mengatakan peta jalan ini akan melengkapi Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disiapkan oleh pemerintah Prabowo-Bibran sebagai referensi teknis tentang bagaimana industri asuransi pertanian dikembangkan di Indonesia.
“Jika semua ini berjalan dengan lancar, tujuan utama tentu saja adalah dalam kompetensi diri. Kedua adalah pembelaan para petani,” pungkasnya.
Periksa berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel
