Respons PTP Nonpetikemas Soal Rencana Mogok Pengusaha Truk 20-21 Maret 2025

PORTALTERKINI, Jakarta-Pt Pelbuhan Tanjung Prock (PTP Nonpatiquama) menanggapi Rencana Aksi Pengusaha Truk (Epatrindo), yang direncanakan akan dilakukan pada 20-21 Maret, 2025.

Direktur PTP Nonticus, Indra Hidai Sani mengatakan bahwa jika pemogokan itu benar, itu dapat berdampak pada operasi pelabuhan, terutama dalam pengelolaan barang untuk memproduksi barang.

“Jika mereka adalah perang ke -20 yang benar, itu akan berdampak pada PTP. Jika kapal akan datang, barang tidak dilepaskan, kita tidak dapat mengatakan bahwa kapal sedang menunggu barang keluar. Ini berarti bahwa kita, PTP, kita harus pintar untuk mengendalikan area. (3/18.2025).

Indra juga menyatakan keprihatinan bahwa beban belum memasuki pelabuhan saat pemogokan meningkat. Menurutnya, itu dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia, mengingat bahwa pelabuhan adalah salah satu poin penting dalam distribusi logistik nasional.

“Kami khawatir beban kapal belum masuk ke truk.

Indra mengatakan bahwa situasi ini mungkin tidak menguntungkan untuk PTP non -vesticmas. Pada 24 Maret, perusahaan juga dipaksa untuk memberikan diskon 50%. Jika pemogokan dimulai dari 20 Maret, PTP Nonptikmas harus mengatur pengaturan barang sehingga dapat dibuat lebih.

“Yah, jika kita berkompromi, barang -barangnya adalah barang -barang sentral, seperti koil, dll.

Seperti diketahui, Asosiasi Pengusaha Truk (Epatrindo) akan mengambil tindakan untuk mencegah semua fungsi pada hari Kamis dan Jumat, 20-21 Maret 2025 sebagai sanksi protes tentang transportasi transportasi barang selama ID Jakarta.

Ketua Kepemimpinan untuk Kepemimpinan di Jakarta Uptrendo Dharmwan Vitato mengatakan dalam suratnya bahwa 500 pengusaha akan melakukan operasi untuk operasi di semua wilayah Jakarta untuk mengangkut barang.

“Faktanya adalah bahwa kami keberatan oleh arena dan menolak periode pelarangan transportasi barang, yang terlalu lama selama 16 hari,” pada hari Senin (17.03.2025) kata Dharmavan.

Selain itu, Dharmwan menyatakan bahwa larangan tersebut memengaruhi peserta perdagangan perdagangan logis, dan terutama pada pemuatan dan pembongkaran pengemudi dan pekerja pendapatan harian.

Dalam tindakan ini, Aptrindo meminta amandemen durasi pembatasan operasi pada transportasi kargo selama periode kerja pada tahun 2025.

Periksa berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *